Akan adanya transparasi kinerja pemerintahan selama melaksanakan program kerjanya,
lebih memudahkan menjalin komunikasi dengan masyarakat secara luas, lebih mudah
memberi informasi segala hal.
Pada era yang serba modern ini, semua lini di dalam kehidupan dituntut untuk tidak ketinggalan zaman, salah satunya adalah bidang pemerintahan. Pemerintah diharuskan mengikuti perkembangan zaman dan dituntut untuk meninggalkan cara-cara konvensional dan beralih ke cara modern dan lebih canggih lagi. Internet dan New Media hadir untuk menjawab segala tantangan itu, dengan sebutan yg lebih dikenal dengan E-Goverment, pemerintah kini bisa menjawab segala kekhawatiran tersebut.
E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti Wide Area Network, internet dan mobile computing) yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan
Dari pengertian diatas bisa kita simpulkan bahwa E-Goverment berlaku nilai G2C (Goverment to Citizen), G2B (Goverment to Business) dan GG (Goverment to Goverment).
Tujuan e-government
1. Pemanfaatan informasi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan kepribadian bangsa serta kesatuan dan persatuan.
2. Meningkatkan kualitas di bidang TI dan telekomunikasi
3. Membangun komunikasi antara pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan secara timabal balik.
Manfaat e-government
1. Memperbaiki kualitas pelayanan publik sebuah kinerja pemerintahan, terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi berbagai bidang kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance dan clean government
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah untuk aktivitas sehari-hari
4. Memberikan peluang pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepa dan tepat menjawab berbagai permasalahan publik maupun global
6. Memberdayakan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik yang setara dan demokratis
7. Memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah.
8. Memperbaiki produktivitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Sebagai contoh E-Goverment adalah pelayanan pajak
secara online, jadi para pembayar pajak tidak perlu lagi bersusah payah
mengurus pajak dan bolak balik ke kantor pajak.
Ada juga pengurusan KTP secara online atau yg sering
disebut dengan E-KTP.
Kemudian ada juga contoh aplikasi yang digunakan
pemerintah sebagai pengawasan lingkungan yaitu Qlue.
Qlue merupakan aplikasi yg ada di smartphone dan
bisa diunduh di playstore. Aplikasi Qlue merupakan aplikasi penunjang Smart
City untuk ibukota Jakarta. Aplikasi ini menunjang pemerintah DKI Jakarta untuk
berpartisipasi bersama masyarakat untuk menuju Smart City. Qlue terinteregasi
dengan social media, pengguna bisa menshare dan mengadukan masalah - masalah
sosial seperti banjir, kemacetan, sampah, kebakaran dll.
Kemudian setelah menshare kejadian tersebut petugas
/ pemerintah yg berwajib akan segera menindaklanjuti laporan pengguna. Dan
pengguna akan mendapatkan poin yang bisa ditukarkan dengan reward.
Sumber : http://mfauzis.blogspot.co.id/2016/01/pemanfaan-new-media-dalam-pemerintahan.html
